profil DPAC-BPPKB SINDANGRESMI

1.KETUA. : LURAH AWANG 2.WK. : ABAH NUNUNG 3.SEKRETARIS. :HUDRI 4.SEKRETARIS. : UYOH 5.BENDAHARA. : ABUDIN 6.BENDAHARA. :ITA YULAENI .BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN (DPAC-BPPKB) KEC.SINDANGRESMI KAB.PANDEGLANG ALAMAT :JL.Raya Sindsng resmi KM 05 Campaka warna –pandeglang 42275 email:bppkbdpacsindangresm@gmail.com facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=6156135923185 Daftar nama anggota bppkb Dpac-Sindangresmi NO NAMA JABATAN ALAMAT KTA KONTAK AKTIF/TDK 1 AWANG KETUA LNGKPCNG HILIR AKTIF 2 ABAH NUNUNG WK-1 KADUMALATI AKTIF 3 IWAN WK-2 KANYERE - 4 ABH.PUPUN PENASEHAT PASIRDURUNG AKTIF 5 MOH.MARTIN HUMAS CIPAEH - 6 ABUDIN BENDAHARA PILAR - 7 LILI ANSORI DANSATGAS BOJONGMANIK AKTIF 8 TATA WIGUNA SATGAS BOJONGMANIK - 9 WAPA SATGAS BOJONGMANIK AKTIF 10 SAPRUDIN SATGAS BOJONGMANIK AKTIF 11 JUMAN SATGAS LNKPCNG HILIR - 12 RADEN SATGAS LNKPCNG HILIR AKTIF 13 EMON RUSMAN SATGAS PILAR - 14 HENDI SATGAS PILAR - 15 SANURI SATGAS LNKPCNG HILIR - 16 HAMID SATGAS LNKPCNG HILIR - 17 H.ACEP BIRO HUKUM CIWADUNG - 18 USUP BIRO HUKUM CIWADUNG - 19 SARIPUDIN ANGGOTA LODAR KMBNG - 20 SALMAN ANGGOTA LNKPCNG HILIR - 21 JAMAAN ANGGOTA LNKPCNG HILIR - 22 SARPAN ANGGOTA LNKPCNG HILIR - 23 UDIN ANGGOTA LNKPCNG HILIR - 24 HERI ANGGOTA LNKPCNG HILIR - 25 ABH.JAEN PROVOS KADUMALATI AKTIF 26 KEDE YANI ANGGOTA LODAR KMBNG - 27 ANDO PENASEHAT LODAR KMBNG - 28 MISRA ANGGOTA LODAR KMBNG - 29 SALAMET ANGGOTA PASAR BARU - 30 ADRI ANGGOTA PILAR - 31 MARSIDAN ANGGOTA PILAR - 32 ENDANG ANGGOTA KANYERE - 33 ARTA ANGGOTA PILAR BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN (DPAC-BPPKB) KEC.SINDANGRESMI KAB.PANDEGLANG ALAMAT :JL.Raya Sindsng resmi KM 05 Campaka warna –pandeglang 42275 email:bppkbdpacsindangresm@gmail.com facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=6156135923185 34 EMED ANGGOTA CAMPAKA - 35 JAMHARI SATGAS KADUMALATI - 36 NINING ANGGOTA PILAR - 37 NURLELA ANGGOTA PILAR - 38 HERNI ANGGOTA PILAR - 39 RAHMAT ANGGOTA CITUNDUN - 40 BASUNI ANGGOTA NYALINDUNG - 41 SOLEH ANGGOTA MEKAR JAYA - 42 AHAT ANGGOTA MEKAR JAYA - 43 DADE IRWANSYAH BENDAHARA PS.LUHUR AKTIF 44 M.SUHANDA SATGAS PS.LUHUR AKTIF 45 CECEP ANGGOTA PS.LUHUR AKTIF 46 NENI LISNASARI ANGGOTA CAMPAKA - 47 AHMAD AKONG SATGAS BJNG MANIK - 48 ATANG ANGGOTA CIKARANG - 49 AEP ANGGOTA LBK BULUH - 50 RUDI SETIAWAN ANGGOTA LDR KEMBANG - 51 AMIN PROVOS LDR KEMBNG - 52 ENTONG ANGGOTA PS.BARU - 53 DAPIT MUKLAS ANGGOTA KADUMALATI - 54 WAWAN ANGGOTA KADUMALATI - 55 BAYI SURYADI ANGGOTA KADUMALATI - 56 SUBRI ANGGOTA KADUMALATI - 57 IIP ANGGOTA KADUMALATI - 58 MUHDI ANGGOTA KADUMALATI - 59 JULI ANGGOTA KADUMALATI - 60 ENENG ANGGOTA KADUMALATI - 61 MUJIB ANGGOTA PILAR - 62 SUDRI PENASEHAT KADUMALATI - 63 ROHAYATI PMRDY WNTA PATIA - 64 ASMAD ANGGOTA KADUMALATI - 65 SUHERMAN SEKRETARIS KADUMALATI - 66 HERMAN ANGGOTA PILAR - 67 HERI HERLANA PENASEHAT KOANG - 68 SIAN ANGGOTA KOANG - 69 HERMAN ANGGOTA CALUNG - 70 ASJA ANGGOTA KOANG 71 USMAN ANGGOTA KOANG - 72 ADE RISMANTO ANGGOTA KADUMALATI AKTIF 73 ELAM ANGGOTA PULO - 74 SANA ANGGOTA SAWIT - 75 ASID ANGGOTA KANYERE - 76 SUHAEMI ANGGOTA PULO - 77 ADE ANGGOTA PULO - 78 MAMAT ABD.KARIM ANGGOTA PPASIR GADUNG - 79 SUKARNA ANGGOTA PASIR GADUNG - 80 FERI ANGGOTA PASIRGADUNG - 81 EKA SUPANDI ANGGOTA PASIRGADUNG - 82 EMAN SULAEMAN ANGGOTA PASIRGADUNG - 83 MEI KARDI ANGGOTA PASIRDURUNG - 84 ACEP KBG HUKUM PASIRGADUNG - 85 ADE ANGGOTA PASIRGADUNG - 86 NINA MARYANTI P.WANITA BNGR COPONG AKTIF 87 ASEP ANGGOTA - - 88 HAERRUDIN ANGGOTA - - 89 SAEFURAHMAN ANGGOTA - - 90 RIJJALHILMANI ANGGOTA - - 91 RADI SATGAS - - 92 UYOH SEKRETARIS - - 93 HUDRI SEKRETARIS KADUMALATI AKTIF 94 ANTONI PENASEHAT KADUMALATI AKTIF 95 JAYA HUMAS KADUMALATI AKTIF 96 ITA YULAENI BENDAHARA KADUMALATI AKTIF 97 BUDI KADUMALATI AKTIF 98 SAKIR PASIRLUHUR AK

isi uu

 

dari 905

28

(10)

Dalam hal

RTRW

kabupaten

sebagaimana dimaksud

pada ayat (

9

) belum ditetapkan oleh

Bupati

,

RTRW

kabupaten

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling

lama 4 (empat)

bulan setelah mendapat persetujuan

substansi dari Pemerintah Pusat.

18.

Ketentuan

Pasal

27 dihapus.

19.

Di

antara

Pasal 34

dan

Pasal 35

ditambah

1 (

satu

)

pasal

yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasiona

l yang

bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal

26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata

ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang

tetap dapat dilaksanakan.

(2)

Pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat

dilakukan

setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.

20.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 35

Pengendalian p

emanfaatan ruang dilakukan melalui

:

a.

ketentuan

K

esesuaian

K

egiatan

P

emanfaatan

R

uang

;

b.

pemberian insentif dan disinsentif

; dan

c.

pengenaan sanksi.

21.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 37

(1)

Persetujuan

K

esesuaian

K

egiatan

P

emanfaata

n

R

uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh

Pemerintah Pusat.

(2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaa

tan Ruang

yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak

melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

29

(4)

Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi

kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tat

a

ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

(5)

Terhadap

kerugian

yang

ditimbulkan

akibat

pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian

yang layak kepada instansi pemberi

persetujuan

.

(6)

Kegiatan

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi

akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah

dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan

memberikan ganti kerugian yang layak.

(7)

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang

menerbitkan

Persetujuan

Keses

uaian

Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan

persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22.

Ketentuan Pasal

48

di

ubah

sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 48

(1)

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

a.

pemberdayaan masyarakat perdesaan;

b.

pertahanan kualitas lingkungan setempat d

an

wilayah yang didukungnya;

c.

konservasi sumber daya alam;

d.

pelestarian warisan budaya lokal;

e.

pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan

untuk ketahanan pangan; dan

f.

penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan

-

perkotaan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelindungan terhadap

kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang

-

Undang.

(3)

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan

pada:

40

c.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT.

(2)

Batas wilayah perencanaan RZWP

-

3

-

K sebagaima

n

a

dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Jangka waktu berlakunya

Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau

-

Pulau K

e

cil sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1)

selama 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(4)

Peninjauan

kembali

Perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau

-

Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)

dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali

dalam

periode

5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan

lingkungan strategis berupa:

a.

bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan

Perundang undangan;

b.

perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan

dengan undang

-

undang;

c.

perubahan bata

s

wilayah daerah yang ditetapkan

dengan undang

-

undang; dan

d.

perubahan kebijakan nasional yang bersifat

strategis

.

(5)

RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(6)

P

erencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau

-

Pulau Kecil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

dilakukan

dengan melibatkan masyarakat.

3.

D

i antara

Pasal

7 dan 8

disisipkan 3 (tiga)

pasal

yakni:

a.

Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)

RZWP

-

3

-

K s

e

bagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(2)

RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

(3)

RZ KSNT seba

g

aimana dimaksud pada ayat (1)

huruf

c

diserasikan,

diselaraskan,

dan

41

diseimbangkan dengan rencana tata ruang,

rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan

rencana tata ruang laut.

(4)

Dalam hal RZWP

-

3

-

K sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sudah ditetapkan, pengin

t

egrasian

dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(5)

Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian

dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasiona

l

.

b.

Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7B

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau

-

Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan

daya dukung

e

kosistem, fungsi pemanfaatan dan

fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu,

dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi

pertahanan dan keamanan;

b.

keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber

daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang

p

erairan dan sumber daya pesisir dan pulau

-

pulau

kecil; dan

c.

kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses

Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan

sumber daya pesisir dan pulau

-

pulau kecil yang

mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

c.

Pasal 7C yang be

r

bunyi sebagai berikut:

Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau

-

Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud

dalam

P

asal 7, Pasal 7A

,

dan

Pasal 7B

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4.

Ketentuan

Pasal

8 dihapus.

5.

Keten

t

uan Pasal

9

dihapus.

53

(6)

Dalam hal

p

erencanaan tata ruang

l

aut nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah

ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat

peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasion

al.

(7)

Da

lam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan,

pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan

kembali

r

encana

t

ata

r

uang

k

awasan

s

trategis

n

asional

.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan r

uang

l

aut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan

P

eraturan

P

emerintah.

5.

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)

Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ay

at (1)

dilakukan secara berjenjang dan

komplementer.

(2)

Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan

s

ecara berjenjang dan komplementer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan

antara:

a.

rencana tata ruang laut;

b.

RZ

KAW, RZ

KSN,

dan

RZ

KSNT;

dan

c.

RZ

WP

-

3

-

K.

(3)

Perencanaan

ruang

laut

secara berjenjang

dilakukan

dengan cara rencana tata ruang laut

sebagaimana

dimaksud pada ayat (

2)

huruf a

dijadikan acuan dalam

penyusunan

RZ

KAW, RZ

KSN, RZ

KSNT, dan

RZ

WP

-

3

-

K.

(4)

RZ

KAW, RZ

KSN dan RZ

KSNT

s

ebagai

mana dimaksud

pada ayat (2) huruf b

menjadi acuan bagi penyusunan

RZ

WP

-

3

-

K.

(5)

Perencanaan

ruang

laut secara

k

omplementer

sebagaimana dimaksu

c

d pada ayat (1) merupakan

penataan Rencana Tata Ruang Laut,

RZ

KAW, RZKSN,

RZ

KSNT, dan RZWP

-

3

-

K

sebagaimana

dimaks

ud pada

ayat (2)

disusun

saling melengkapi satu sama lain

dan

bersinergi

sehingga

tidak terjadi tumpang tindih

pengaturan.